PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA …
Mengulas Penegakan Hukum pada Illegal Fishing di Perairan ... Dalam kaca mata hukum terkait tindak pidana, kasus ini pun dibagi atas dasar hukum material dan hukum formal. Lebih lanjut, Pati TNI AL yang dikenal low profile dan murah senyum ini menyebutkan illegal fishing yang termasuk tindak pidana di laut merupakan tindak pidana tertentu yang berlaku khusus sesuai azas Lex Specialis Derogat Leg ANALISIS PRAKTIK IUU (ILLEGAL, UNREPORTED, AND … analisis praktik iuu (illegal, unreported, and unregulated) fishing dan upaya penanganannya melalui adopsi mekanisme port state measures di pelabuhan perikanan samudera nizam zachman jakarta desima ramalia program studi teknologi dan manajemen perikanan tangkap JURNAL ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM …
Dalam kaca mata hukum terkait tindak pidana, kasus ini pun dibagi atas dasar hukum material dan hukum formal. Lebih lanjut, Pati TNI AL yang dikenal low profile dan murah senyum ini menyebutkan illegal fishing yang termasuk tindak pidana di laut merupakan tindak pidana tertentu yang berlaku khusus sesuai azas Lex Specialis Derogat Leg ANALISIS PRAKTIK IUU (ILLEGAL, UNREPORTED, AND … analisis praktik iuu (illegal, unreported, and unregulated) fishing dan upaya penanganannya melalui adopsi mekanisme port state measures di pelabuhan perikanan samudera nizam zachman jakarta desima ramalia program studi teknologi dan manajemen perikanan tangkap JURNAL ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM … Hukum acara tindak pidana illegal fishing memakai hukum acara pemeriksaan singkat, ini dilihat dari Proses penyidikan, penuntutan dan mengadili tindak pidana illegal fishing yang lebih singkat daripada proses hukum pidana biasa yang dijelaskan pada pasal 73 ayat 6, pasal 73 ayat 7, pasal 76 ayat 5, pasal 76 ayat 6, pasal 81, pasal 82, dan
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan tingkah laku tertentu, artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutnya wujud perbuatan tertentu yang terlarang. Perbuatan tertentu inilah yang menjadi pokok larangan dalam tindak pidana formil. STOP ILLEGAL FISHING INDONESIA. Eryvia Maronie. Adami Chazawi Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Pidana – Contoh ... kajian hukum terhadap tindak pidana menerima gratifikasi berdasarkan uu no. 31 tahun 1999 jo uu no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 10; kajian kriminologi tindak pidana pemalsuan data dan kaitannya dengan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, 10 BAB II KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA … (Illegal Fishing) Sebelum merumuskan tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) menurut UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, maka akan di bahas lebih dahulu pengertian tindak pidana itu. Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda di pakai istilah . feit strafbaar dan delict. Analisis Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut ...
TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING A. Pengertian Tindak Pidana Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sangat jelas bahwa illegal fishing diganjar pidana penjara dan denda sepadan pelanggaran yang dilakukan. Kasus illegal fishing saat sekarang belum sepenuhnya dapat terselesaikan karena kurang maksimalnya upaya pemerintah dalam menangani masalah illegal fishing. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM … Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Illegal Fishing di Indonesia (Oksimana Darmawan) | 175 undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air Illegal Fishing di Indonesia - Mukhtar. A.Pi Walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tingkat illegal fishing yang terjadi di WPP-RI, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, (2005-2010) dapat disimpulkan bahwa illegal fishing oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (Exlusive Economic Zone) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (archipelagic state).